Kebijakan 'Underkompor'
ISTRI tetangga La Ogie, pagi-pagi sudah ngomel. Uang belanja yang dikasih suaminya, tidak cukup untuk dibelikan kebutuhan dapur. Biasanya, belanjaan sudah komplet. Rekening listrik dan air sudah diselesaikan. Kemarin, dia ke pasar, tidak semua kebutuhan bisa dibeli akibat harga-harga kebutuhan mulai merangkak.
La Oegi berpendapat, agaknya pemerintah kali ini cukup ‘adil’ menaikkan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) serta biaya administrasi STNK. Kenapa? Karena yang merasakan imbasnya, bukan hanya masyarakat ekonomi lemah, tetapi masyarakat pada level menengah ke atas juga terkena dampaknya.
"Meskipun kebijakan itu sudah memicu protes dari kalangan mahasiswa di berbagai kota, namun kita harus tetap mengencangkan 'ikat pinggang'. Suka atau tidak suka, harga baru BBM, listrik, STNK sudah diberlakukan," saran La Oegi sambil membetulkan duduknya di bangku panjang Warkop langganannya.
Sayangnya, kenaikan tarif listrik belum diikuti peningkatan pelayanan. Di tengah perbincangan kenaikan tarif listrik, malah kita dalam kegelapan, kita disibukkan mencari lilin. Menghidupkan genset, menghidupkan lampu cas karena terjadi pemadaman bergilir. "Alamaaak ...........!!!" kata La Oegi dengan nada kesal sambil memegang kepalanya.
Kebijakan pemerintah seperti ini memicu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Semua ikut merangkak, karena biaya produksi dan transportasi juga bertambah. "Akibatnya bisa ditebak, rakyatlah yang akan menanggung beban berat. Padahal kondisi ekonomi masyarakat saat ini sudah sulit," celetuk si Sohib.
La Oegi membenarkan celetukan sohibnya. Lantas dia menambahkan, beban sehari-hari saja saat ini sudah berat. Daya beli masyarakat semakin hari semakin menurun. Apa boleh bulat. (Ehehee salah......., maksudnya buat). Inilah diistilahkan kebijakan 'Underkompor' sebagai kado pahit tahun baru 2017.
Si Sohib ternyata gagal paham (baca tidak mengerti) istilah baru La Oegi. 'Underkompor' itu, artinya di bawah kompor. "Sesuatu bahan makanan yang hanya ditaruh di bawah kompor, jelas tidak akan masak. Sampai 'lebaran kuda' tidak akan bisa dihidangkan untuk dicicipi. Tetapi jika bahan makanan dimasukkan dalam panci atau kuali lalu dimasak di atas kompor sambil menunggu matangnya, siap dihidangkan untuk disantap," jelas La Oegi.
Begitu pula sebuah kebijakan, harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Jika perencanaannya sudah matang, hasil kebijakan akan dirasakan langsung masyarakat secara berimbang. Semisal antara kenaikan tarif dengan pelayanan yang prima.
Pendapat teman lain mengatakan, pemerintah harus segera mencari solusi mengatasi kekurangan anggaran. Baik kebijakan dari sisi pembiayaan dalam dan luar negeri, serta meningkatkan pendapatan nasional. "Bukan rakyat yang sudah mengencangkan 'ikat pinggang', dipaksa lebih kencang lagi 'mengikat pinggang'. Salam 'Underkompor'," ucap La Oegi sambil pamit numpang lewat. (**)
0 komentar:
Posting Komentar