Thursday, 30 March 2017

Ada OTT di Warkop

SAMBIL menyeruput kopinya seteguk demi seteguk, si Sohib menanyakan isu yang sedang berkembang belakangan ini. Ternyata sohib La Oegi ketinggalan isu. "Kita kan dengar isu penculikan anak. Ada juga rencana penggusuran lapak UKM di halaman Kantor Pos, yang paling 'ngeri-ngeri sedap' Operasi Tangkap Tangan alias OTT," La Oegi menjelaskan ke sohibnya.

Beberapa hari lalu, ada oknum aparat dan honorer di Negeri Antah Berantah 'digaruk' Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Keduanya kena OTT, karena diduga melakukan pungli terhadap warga yang mengurus administrasi kependudukan.

Si Sohib sempat memplesetkan OTT. Saking seringnya masuk warkop, OTT pun dihubung-hubungkan dengan menu di warkop langganannya. Parahnya, malah La Oegi diisukan kena OTT di warkop itu. "Lah, apa pula masalah saya, sehingga kena OTT," tanya La Oegi ke sohibnya.

Si Sohib tidak langsung menjawab pertanyaan La Oegi. Dia sengaja membuat teman kental itu penasaran. Sambil menyeruput sisa-sisa kopinya, baru dia mengungkapkan isu OTT di warkop itu. "Maksud saya, setiap La Oegi masuk warkop, langsung pesan alias Order Teh Tarik disingkat OTT. Bukan Operasi Tangkap Tangan," jawab si Sohib bercanda.

Kembali ke laptop. Eh salah! Pungutan liar disingkat pungli. Kata La Oegi, kebiasaan pungli kerap menjadi keluhan di masyarakat. Masyarakat merasa dipersulit dalam sebuah birokrasi. Kemudian dimintai sejumlah 'uang pelicin' agar apa yang tengah mereka proses bisa berjalan dengan lancar.

Sudah menjadi kebiasaan dan seakan mendarah daging dalam kehidupan kita. Tampaknya, masyarakat pun malah cenderung pasrah karena mereka memang hampir tidak berdaya untuk melawan. "Sulitkah memberantas pungli hingga ke akarnya?" tanya si Sohib.

Mendengar pertanyaan itu, La Oegi mengatakan, bergantung pada tekad, komitmen, dan usaha semua pihak mulai dari masyarakat hingga aparat pemerintahan. "Pemberantasan pungli akan mudah dilakukan, asalkan ada kemauan yang kuat," tantang La Oegi.

La Oegi menyebutkan, dalam memberantas pungli ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh semua pihak. "Apa itu," celetuk si Sohib. Pertama, persoalan mental. Moral anak bangsa ini harus direvolusi. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras harus tertanam dalam setiap individu.

Kedua, penguasa negeri harus memiliki tanggung jawab penuh. Menindak tegas aparat yang terbukti melakukan pungli. "Sanksi harus ditegakkan. Jangan biarkan OTT berlalu tanpa sanksi," kata La Oegi. Ketiga, mendukung kegiatan Satgas Saber Pungli dalam memberantas perbuatan tak terpuji itu. "Salam OTT," ujar La Oegi sambil pamit numpang lewat. (**)

Tuesday, 28 March 2017

Lelang Jabatan

SEJUMLAH jabatan lowong di Negeri Antah Berantah akan dilelang. Termasuk Sekretaris Negeri disingkat Sekri yang mulai hangat diperbincangkan. Lelang bukan sembarang lelang. Peserta akan berkompetisi melalui sistem seleksi secara transparan. Namun transparan seperti apa itu? La Oegi juga belum mengetahui pasti.

Wacana lelang jabatan itu, ikut terbawa dalam mimpi si Sohib. Teman kental La Oegi yang satu ini kelihatannya berambisi menduduki jabatan Sekri. Meski keinginan para pejabat di negeri itu serupa tapi tak sama keinginan si Sohib, namun mereka masih enggan mengungkapkan.

Akankah si Sohib lolos dalam seleksi nanti? Entahlah. Meski dia bukan profesional dan berkompeten, dia yakin akan menduduki jabatan Sekri. Alasannya, dia cukup dekat dan berada dalam lingkaran penguasa negeri. Apalagi isu menyeruak, jika dia mendapat 'lampu hijau' untuk ikut berkompetisi.

Jika seperti itu yang terjadi, La Oegi khawatir. Kenapa? Karena sosok seperti si Sohib sebenarnya tidak memenuhi syarat ditempatkan di sebuah posisi pemerintahan. Sebab, sepengetahuan La Oegi, sistem lelang jabatan, diyakini dapat mendudukkan orang yang tepat pada tempat semestinya. "Yang lebih serius menghindari praktik KKN," ucap La Oegi.

Meski demikian, Pengamat Politik dan Pemerintahan DR Warjio mengkhawatirkan terjadinya praktik KKN. Menurut dia, sejatinya lelang jabatan itu, untuk mencari calon pejabat yang berkualitas dan memiliki komitmen untuk membangun daerahnya. Namun, celah KKN dalam proses lelang jabatan masih sangat terbuka. 

"Celah itu bisa saja terjadi. Mungkin, ada pejabat yang dalam proses ujian nilainya tinggi, namun terkalahkan dengan adanya 'kepentingan' pimpinan untuk memasukkan pejabat lainnya. Celah untuk kolusi ini tidak bisa kita pungkiri, meskipun sudah melalui proses lelang jabatan,” kata Warjio.

Dalam UU katanya, memang sudah menyebutkan, melelang jabatan ini perlu ada tim. Tim ini bertujuan untuk melakukan proses penjaringan calon pejabat yang berkualitas tadi. "Artinya untuk memilih pejabat yang berkualitas, timnya juga harus berkualitas,” tandas Warjio yang dikutip dalam sebuah laman.

Si Sohib yang terbangun dari mimpinya, akhirnya mengakui jika dirinya bukanlah sosok yang pas menduduki jabatan Sekri. La Oegi pun menyadarkan temannya bahwa, jabatan Sekri itu bukan jabatan politis. Tetapi merupakan jabatan karir tertinggi bagi seorang PNS. "Salam kompetisi dan selamat memenangkan lelang jabatan," ucap La Oegi seraya pamit numpang lewat. (**)

Tuesday, 21 March 2017

Menyikapi Pujian

SAMBIL menikmati minuman hangat di sebuah Warkop terkenal di Negeri Antah Berantah sore itu, La Oegi dan sohibnya membahas soal puji memuji. "Pujian itu manusiawi. Sebab memuji orang lain merupakan perbuatan yang membuat senang orang yang dipuji," kata La Oegi.

Si Sohib pun menimpali, "Asal sanjungan atau pujian itu tidak berlebihan. Sebab, segala yang berlebihan justru menimbulkan dampak negatif. Apalagi, orang yang suka memuji-muji biasanya punya pamrih".

La Oegi memuji celetukan sohibnya. Sambil mengangkat jempol kanan, dia mengatakan, dalam pergaulan sehari-hari sering kita menjumpai orang yang merasa senang bila dipuji. Gila akan pujian. 'Kapujiang' istilah di kampung La Oegi. Padahal pujian yang berlebihan itu seringkali, hanya tipuan belaka. 

La Oegi berpendapat, tak ada salahnya memuji atau menyanjung seseorang bila prestasi yang ditorehkan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Siapapun dia dan apapun yang dilakukan jika prestasi itu membawa manfaat, wajar mendapat pujian. Meski bukan pujian yang berlebihan. 

Sebaliknya, kritikan dihindari banyak orang. Bahkan ada pemangku jabatan alergi terhadap kritikan. Padahal belum tentu kritikan itu merupakan sebuah celaan bagi dirinya. Mungkin saja kritikan itu, sekadar mengingatkan agar tidak melenceng dari jalur yang sudah ditentukan. 

La Oegi mewanti-wangi, agar tidak keliru menyikapi pujian dan kritikan. Ada kalanya pujian itu hanya menjadi racun. Sikap memuji-muji secara berlebihan, sama halnya menina-bobokkan. Membuat orang jadi 'besar kepala' akhirnya lupa diri. Sebaliknya, sebuah kritikan bisa saja jadi obat mujarab yang dapat menyembuhkan 'penyakit' seseorang. 

La Oegi mencontohkan, sekitar tahun 1984, di bawah kepemimpinan Pak Harto negara kita berhasil swasembada beras. Sukses besar Orde Baru saat itu, banyak menerima sanjungan. Ini sungguh luar biasa. Dengan berbagai kata pujian untuk membangkitkan rasa senang.  

Tapi gara-gara pujian itulah, pemerintah Orde Baru jadi terlena. Lambat laun tak bisa lagi swasembada beras, justru sebaliknya, jadi pengimpor beras. Klimaksnya terjadi di tahun 1997. Terjadilah krisis moneter (krismon), sehingga akhirnya Orde Baru harus tumbang dan Pak Harto dilengserkan pada 21 Mei 1998. 

Nah, waspadalah menerima sanjungan, dan bijaklah menerima kritikan. Sebab bila kita bisa menyikapi kritik dengan baik, akan membuat kita berintrospeksi, memperbaiki diri. Sebaliknya yang disanjung-sanjung bisa jadi takabur, akhirnya malah hancur lebur. 

"Mudah-mudahan kita bisa menjaga hakikat hati pada saat menerima pujian. Kemudian berserah diri kepada Allah Swt yang seharusnya menerima segala pujian makhluknya. Semoga bermanfaat, walau tidak sependapat," kata La Oegi seraya pamit numpang lewat. (**)