Thursday, 29 September 2016

Di Balik Seragam Abdi Negara

USAI salat zuhur, La Oegi dan sohibnya sempat bincang 'sersan' di salah satu warung kopi (Warkop) di Negeri Antah Berantah. 'Sersan' maksudnya bukan pangkat militer, tapi singkatan dari 'serius santai'. Sambil menyeruput kopinya, sohib La Oegi memperhatikan tiga wanita muda masuk warkop tersebut.

Ketiga wanita berkulit putih, berbodi tinggi langsing itu, mulai menebar pesona. Mereka mendekati pelanggan warkop. "Permisi pak, mau nawarin rokok," kata seorang di antaranya. Sembari tersenyum, menyodorkan sebungkus rokok kepada seseorang di samping sohib La Oegi. Si Sohib melirik wanita itu, seolah berharap sesuatu.

Ketiganya Sales Promotion Girl (SPG) itu mengenakan seragam. Baju putih dipadu celana kulot (rok model celana) pendek warna merah, kurang lebih 10 cm di atas lutut. Penampilannya seolah menambah percaya diri untuk meluluhkan hati calon konsumen untukmembeli rokok yang ditawarkan.

La Oegi menepuk paha sohibnya yang sedari tadi melirik salah seorang SPG tersebut. Meski sudah ditegur dengan tepukan di bagian paha, si Sohib masih saja memperhatikan ketiga wanita itu. "Apa yang kamu perhatikan dari ketiga wanita cantik itu?" tanya La Oegi penasaran.

Si Sohib sambil tersenyum mengatakan, hanya memperhatikan seragam yang dikenakan ketiga wanita muda itu. Dirinya teringat akan seragam abdi negara di Negeri Antah Berantah yang mulai diberlakukan  pekan lalu. Kemudian terjadi perubahan pakaian tertentu yang wajib dikenakan pada hari tertentu pula.

"Iya seragam baru abdi negara, kenapa, ada yang aneh?" La Oegi balik bertanya ke sohibnya. "Tidak ada apa-apa, hanya sekadar bertanya. Apa makna di balik seragam baru abdi negara itu. Apakah hanya sekadar pembeda antara pegawai dengan yang bukan pegawai?" tanya si Sohib.

La Oegi tidak langsung menjawab pertanyaan sohibnya. Dia hanya menitip harapan, agar pakaian dinas baru itu, bukan sekadar pembeda antara pegawai dengan yang bukan pegawai. Tetapi di balik seragam itu terdapat semangat abdi negara untuk meningkatkan kinerja dalam melayani kepentingan masyarakat.

Sebab, kata La Oegi, seiring pesatnya perkembangan saat ini, semakin banyak pula tuntutan masyarakat akan kinerja para abdi negara, agar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Bukan sebaliknya, melayani penguasa untuk menguasai masyarakat," tutur La Oegi sambil pamit numpang lewat. (**)

Monday, 19 September 2016

"Maaf, Bapak Salah Sambung"

SOHIB La Oegi sempat kecewa, gara-gara salah informasi. Siang itu dia butuh air bersih. Sudah seminggu di rumahnya kekeringan. Air seolah enggan lagi menetes dari keran PDAM. Air baku di sungai yang besar itupun semakin menipis. Meski hujan sekali-sekali 'tumpah" mengguyur Negeri Antah Berantah, belum dapat menambah debit air baku di sana.

Di beberapa lokasi tertentu, warga 'menjerit' kesulitan air bersih. Terutama sohib La Oegi. Dia sudah berupaya menghubungi nomor layanan petugas di sumur yang dalam, tapi diminta menunggu. "Masih ada 20-an penelepon yang harus dilayani," begitu kata petugas di sana. "Banyak jalan menuju Roma," pikir si Sohib. Peribahasa itu memotivasi dirinya, bahwa untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, kita tidak perlu khawatir, ada banyak cara atau alternatif yang dapat ditempuh. 

Dia pernah baca berita di koran ini. Pelayanan pengantaran air bersih bisa melalui pusat panggilan 112. Segera dihubungi. Walau istrinya sempat mencegah. Alasannya, nomor itu untuk pelayanan kesehatan. Si Sohib tetap ngotot memencet nomor itu. Minta segera diantarkan air bersih, karena sudah seminggu tidak menikmati air.

Di ujung telepon sana menjawab, "Pusat panggilan 112 pelayanan kesehatan. Di sini pelayanan kesehatan, bukan pelayanan air bersih, maaf ya Pak, Bapak salah sambung". "Wadduh ini namanya salah informasi. Benar kata istri saya," kata si Sohib dengan perasaan kecewa. 

Mendengar sohibnya agak kecewa, La Oegi berusaha menjelaskan. Memang Pemerintah Negeri Antah Berantah akan menjadikan layanan pusat panggilan 112 sebagai pusat pelayanan kondisi darurat. "Bagi warga yang membutuhkan layanan emergensi seperti pemadam kebakaran, bencana, polisi, dan kesehatan. Bahkan layanan air bersih PDAM," kata La Oegi.

"Kapan bisa direalisasikan?" desak si Sohib. "Sabar sohib, untuk mengoneksikan layanan pusat panggilan 112, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tentunya butuh persetujuan pemerintah pusat terkait, jaringan, hardware, software, dan sumber daya manusia (SDM)-nya," jelas La Oegi.

Upaya mengatasi krisis air bersih, sudah dilakukan dengan mengoptimalkan sumur dalam yang ada. Namun, air sumur dalam pun mulai berkurang. Langkah selanjutnya, akan dilakukan lagi pembangunan beberapa sumur dalam. Hanya langkah itu yang dapat mengatasi 'jeritan' warga. Langkah itupun sudah mendapat apresiasi dari wakil rakyat. 

Ketika mendengar 'jeritan' sohibnya soal sulitnya mendapatkan air bersih, La Oegi berusaha menenangkan, "Sabar, tak lama lagi kesulitan itu akan teratasi," La Oegi juga mengangkat jempol buat langkah pemerintah mengatasi krisis air bersih di negerinya.

Namun, La Oegi berharap agar upaya mengatasi krisis air bersih tetap mengutamakan strategi pembangunan yang tepat. Misalnya, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus semakin digalakkan. Ini dilakukan untuk meningkatkan persediaan air tanah. Seperti pendapat seorang arsitek lanskap, Nirwono Joga. 

Nirwono dalam sebuah buku menulis, satu hektar RTH di kota yang dipenuhi pepohonan besar akan mampu pertama, menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk 1.500 penduduk per hari. Kedua, menyimpan 900 m3 air tanah per tahun. Ketiga, mentransfer 4.000 liter air per hari. Keempat, menurunkan suhu 5-8 derajat Celsius. Kelima, meredam kebisingan sampai 25-80 persen. "Nah, semoga pendapat arsitek ini bermanfaat bagi kita semua," tutur La Oegi sambil berlalu numpang lewat. (**)

Friday, 16 September 2016

BPJS, Sebuah Solusi Nikmati Pelayanan Kesehatan

PENGANTAR
Tulisan di bawah ini dimuat di Harian PARE POS Edisi, Sabtu, 17 September 2016 di halaman 1 bersambung ke halaman 7, sebagai salah satu syarat mengikuti Lomba Karya Jurnalistik BPJS Kesehatan 2016.

Penulis Syahrir Hakim

SEPEKAN terbaring lemas di atas kasur rumah sakit. Kata orang, membosankan. Tapi Alhamdulilah, berkat pelayanan petugas medis RSUD Andi Makkasau, Kota Parepare seolah membuat saya 'betah'. Saya betul-betul menikmati 'istirahat' di rumah sakit tipe B itu.

Ketika itu, Minggu pagi, masih sempat olahraga. Biasa, gowes sepeda menyusuri jalan-jalan protokol di Kota Parepare. Sorenya, kesehatan saya terganggu. Badan meriang. Meski sempoyongan, saya berusaha untuk tetap bertahan. Saya mencoba mengonsumsi 'obat warung', sebagai upaya pertolongan pertama meredakan panas-dingin di tubuh ini. Hasilnya. Lumayan, sedikit tertolong.

Esoknya, kesegaran tubuh yang saya tunggu-tunggu, malah sakit itu bertambah. Badan kembali meriang, hidung tersumbat, sulit bernapas. Flu berat. Satu lagi yang tak bisa diajak kompromi. Nyeri di dada sebelah kiri disertai perasaan lemas. "Ampun deh! Tak ada lagi tawar menawar. Harus masuk rumah sakit," kata saya kepada istri.

Senin sore, 9 April 2015, atas bantuan tetangga, saya tiba di ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Kota Parepare. Perawat yang bertugas di UGD menanyakan apa yang saya keluhkan. "Meriang, nyeri di dada, dan lemas," jawab saya. "Ada sesak?" tanyanya lagi. Saya jawab, tidak ada.

Dua perawat mulai sibuk. Ada yang memeriksa tekanan darah lalu menempelkan kabel-kabel Elektrokardiogram (EKG) di dada. Ada pula yang menusukkan jarum infus ke pembuluh nadi di lengan kanan saya. Setelah semua persiapan rawat inap rampung, saya turun dari ranjang pasien menuju kursi roda. Selanjutnya dipindahkan ke ruang perawatan di Cardiac Centre.

Selama sepekan terbaring sebagai pasien, saya merasakan nikmatnya pelayanan dari dokter, Unit Perawatan Cardiac Centre, hingga para perawat RSUD Andi Makkasau. Pelayanan tenaga medis terhadap pasien BPJS, saya rasakan cukup baik. Tidak membedakan antara pasien umum dan pasien BPJS. Semua dilayani dengan baik, disertai sapa dan senyum.

Saat diizinkan pulang ke rumah oleh dokter, istri saya sudah menyiapkan dana jika ada selisih biaya perawatan yang harus dilunasi. Tapi, di dalam nota pembayaran tertulis angka nol alias gratis. Biaya perawatan saya sudah ditanggung BPJS Kesehatan.

"Untung sekarang ada BPJS, biaya pengobatan gratis. Pasien yang tidak berduit sekalipun tidak takut lagi berobat ke rumah sakit," kata pria yang terbaring di sebelah saya.

Sebagai peserta BPJS Kesehatan yang dibayarkan perusahaan tempat saya bekerja, saya mendapatkan fasilitas pelayanan BPJS Kelas II. Selama menjadi peserta dan menggunakan BPJS Kesehatan, saya tidak pernah menemui kesulitan. Baik saat mengambil rujukan, rawat inap maupun rawat jalan.

Saya sering kali berobat ke rumah sakit. Baik rawat inap maupun rawat jalan. Sebelum berhadapan dokter yang akan memberikan hak pengobatan kepada saya, terlebih dahulu saya memenuhi kewajiban melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan. Mulai rujukan dari fasilitas kesehatan (Faskes) tingkat I hingga surat jaminan pengobatan dari BPJS.

Jika ada yang mengalami kesulitan dalam penggunaan BPJS Kesehatan, bisa dipastikan karena tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kesulitan tidak berarti yang sering saya rasakan hanya ketika menunggu antrean. Karena memang banyak pasien yang akan berobat.

Seorang dokter pernah mengatakan kepada saya, dirinya merasa nyaman dengan hadirnya pola pembiayaan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Bisa dibandingkan sebelum dan sesudah ada BPJS Kesehatan.

"Dulu, banyak pasien umum yang tidak mampu bayar, lalu minta tolong kepada pejabat untuk meringankan biaya pengobatan dan perawatannya atau bahkan minta digratiskan," tutur dokter spesialis penyakit dalam itu.

Dia mengaku, merasa nyaman dengan pola pembiayaan BPJS Kesehatan. Sebab jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan ini benar-benar memberi kepastian pembiayaan kesehatan. "Jaminan kesehatan nasional ini kan semangatnya gotong royong. Diharapkan dengan BPJS Kesehatan semua tetap aman dan nyaman, pasien senang, provider aman, dokter pun nyaman,” ujarnya.

Melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan sebuah solusi. Bagaimana kita menikmati pelayanan kesehatan di rumah sakit, tanpa mengeluarkan biaya. Hanya dengan menerapkan prinsip bergotong royong, semua akan tertolong. (**)

Tuesday, 6 September 2016

Uang Panai dan 'Haji Filipina'

DI sebuah Gazebo Taman Mattirotasi La Oegi dan sohibnya terlihat asyik berbincang. Uang Panai dan 'Haji Filipina' jadi topik perbincangan. Memang kedua topik itu lagi ngetren saat ini. Desiran angin laut menyertai riak air sesekali menghempas di celah-celah bebatuan, seolah menguping perbincangan keduanya.

Uang Panai adalah budaya Bugis-Makassar yang diangkat ke layar lebar dengan sutradara Halim Gani Safia. "Sudah meki menonton film Uang Panai?" tanya La Oegi ke sohibnya. "Belum," jawab sohibnya singkat. "Ehhh cepat-cepat meki menonton, besok malam sudah mappacci mi," ujarnya bercanda. Candaan La Oegi itu ditanggapi dingin sohibnya.

Sore itu, sembari menikmati matahari terbenam alias sunset, si sohib curhat ke La Oegi. Putranya sudah menginjak usia layak nikah. Tetapi sampai saat ini belum juga dinikahkan. Penyebabnya, selain belum punya calon yang akan dipersunting sebagai istri, Uang Panai juga sepertinya menjadi kendala untuk melamar kelak.

Setelah mendengar, menyimak, dan menimbang curhat sohibnya, La Oegi angkat bicara.
"Bebini, eheheee salah tulis. Begini sohib, setiap prosesi pernikahan secara adat Bugis-Makassar mensyaratkan adanya Uang Panai (Bahasa Makassar). Sedangkan bahasa bugisnya Doi Paenre", kata La Oegi.

Si sohib tampak menganggukkan kepalanya pertanda paham hal itu. Meski dia mengakui, jika budaya ini justru terkadang dianggap 'momok' karena nominalnya yang fantastis, sehingga seolah-olah memberatkan pihak laki-laki yang akan melamar calon istrinya.

"Uang Panai itu jangan dianggap 'momok'. Atau ajang menunjukkan standar sosial ataupun sekadar gengsi seseorang. Tapi Uang Panai itu pada hakikatnya merupakan bentuk penghargaan laki-laki kepada perempuan calon istrinya," tutur La Oegi menanggapi sohibnya.

Dari sini terkadang muncul anekdot, seorang laki-laki yang sudah layak menikah mampu mengasihi, mampu mencintai, dan mampu pula menyayangi kekasih pilihan hatinya. Sayangnya, ia belum mampu memberikan Uang Panai sebagai syarat untuk mempersunting kekasihnya.

Kemampuan. Serupa tapi tak sama dengan 'Haji Filipina'. Syarat berhaji itu harus mampu membayar ONH, mampu secara fisik menunaikan rukun-rukun haji, mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan. Satu lagi harus mampu bersabar menunggu giliran. Sebab, jika 'kemampuan' itu dipaksakan dengan mengabaikan kesabaran, ujung-ujungnya hanya terjebak di Filipina. Seperti yang dialami sejumlah warga tetangga Negeri Antah Berantah.

Memang diakui, setiap tahun jumlah jemaah haji bertambah, karena meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. Tetapi pemerintah tidak dapat serta merta memberangkatkan semua pendaftar. Dibatasi oleh sistem kuota yang diberlakukan Pemerintah Arab Saudi. "Lantas apa kira-kira solusi yang dapat ditawarkan pemerintah," tanya si sohib sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal.

Menurut hemat La Oegi, pemerintah sebaiknya mengajak negara-negara Asean meminta Kerajaan Arab Saudi menyatukan jatah atau kuota haji untuk Asean. Lalu, dengan 'Semangat Asean' kita gotong royong di antara sesama negara anggota mengisi jatah tersebut.

"Bila ada jatah suatu negara anggota yang kosong bisa diisi oleh negara anggota yang lain. Menurut saya persatuan Asean akan semakin terpadu, dan kesulitan Indonesia sebagai anggota Asean dalam urusan jemaah haji akan teratasi dengan baik,” tutur La Oegi sambil pamit numpang lewat seiring menggemanya azan magrib. (**)